时间：2025-06-11 04:55:58 来源：quickq 官网

Warta Ekonomi,quickq软件 Jakarta -

Ketua Umum DPP Partai Dmeokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digugat oleh bekas empat kadernya yang juga anggota fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara  

Empat kader PDIP selaku penggugat adalah Saut Martua Tamba, Renaldi Naibaho, Harry Jono Situmorang dan Romauli Panggabean. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige Sumatera Utara pada 14 September 2021 lalu dengan nomor perkara 96/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Blg.

Baca Juga: Ngotot Interpelasi Formula E Anies, Anak Buah Megawati Malah Terjebak Permainan, Duh...

Sedangkan pihak tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat PDIP Cq Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP dan Hasto Kristyanto selaku Sekjen PDIP; Ketua Mahkamah Partai PDIP; DPD PDIP Sumut Cq Rapidin Simbolon selaku Ketua DPD PDIP Sumut; DPC PDIP Kabupaten Samosir Cs Sorta Ertaty Siahaan selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir.

Pihak penggugat melayangkan gugatan karena telah dipecat sebagai kader PDIP dan anggota fraksi PDIP Kabupaten Samosir tanpa melalui mekanisme yang sah. Penggugat meminta pengadilan menerima dan mengabulkan gugatannya secara keseluruhan.

"Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Para Penggugat," bunyi petitum yang dikutip dari laman resmi Pengadilan Negeri Belige pada Rabu, 6 Oktober 2021.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I (DPP PDIP)  dan Tergugat II (Mahkamah Partai PDIP) yang telah merugikan terhadap penggugat.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat I kepada Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan No. 93/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021; Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan No. 94/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 12 April 2021; Penggugat III berdasarkan Surat Keputusan No.104/KPTS/DPP/IV/2021, tanggal 22 April 2021; Penggugat IV berdasarkan Surat Keputusan No.90/KPTS/DPP/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.

Selanjutnya, memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut surat keputusan pemecatan. 

"Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai Anggota PDIP dan anggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," tulis petitum tersebut

"Menghukum Para Tergugat secara bersama – sama untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.40.720.000.000,- (Empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde)," sambungnya

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Jokowi Imbau Seluruh BPBD Identifikasi Potensi Bencana Alam di Daerahnya Masing
下一篇：Anies baswedan Ubah Nama Jalan Jadi Polemik, Ketua DPRD DKI Tak Kaget karena...

• ·15 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Sudah Teridentifikasi
• ·Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Jurusan Marketing di SMK Sepi Peminat, Ada Stigma Negatif Sales
• ·Tips Bugar dan Tetap Langsing di Usia 50
• ·KPK Bakal Putarkan Rekaman Papa Novanto Jilid II di Sidang Praperadilan
• ·Innalillahi, Istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Meninggal Dunia
• ·KrediOne Resmi Gantikan 360Kredi, Andalkan AI untuk Perkuat Perlindungan Konsumen
• ·Awas, Dokter Sebut Vape Bisa Picu Masalah Pembuluh Darah
• ·Wisata Malam Gratis di Monas, Ada Air Mancur Menari Tiap Sabtu
• ·Anies Baswedan Ajak Warga DKI Matikan Lampu Sejam pada 2 Juli Malam
• ·Negara Ini Punya Penerbangan Terpendek, Terbang Cuma Butuh 5 Menit
• ·8 Hal yang Perlu Diperhatikan Ortu saat Cari TK untuk Si Kecil
• ·Bali Jadi Destinasi Paling Banyak Dicari Turis AS di Google
• ·DPR : Pembangunan Lapas Bukan Solusi Atasi Permasalahan !
• ·Cara ke Kebun Binatang Ragunan Naik KRL, TransJakarta, dan LRT
• ·Cara ke Kebun Binatang Ragunan Naik KRL, TransJakarta, dan LRT
• ·KPK Bakal Putarkan Rekaman Papa Novanto Jilid II di Sidang Praperadilan