AS Desak Vietnam Lepas dari Teknologi China
Amerika Serikat menekan Vietnam untuk mengurangi penggunaan teknologi asal China dalam produk elektronik yang dirakit dan diekspor ke AS. Desakan ini mencuat di tengah negosiasi tarif baru, dengan ancaman bea masuk hingga 46% yang berpotensi memukul sektor ekspor utama Vietnam.
Mengutip dari The Economic Times, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Samsung, Meta, dan Google banyak memproduksi perangkat di Vietnam. Namun, banyak produk rakitan Vietnam masih mengandalkan komponen dari China.
Pemerintah AS menilai ketergantungan ini menghambat strategi pemisahan rantai pasok teknologi dari China atau decoupling, yang selama ini menjadi fokus kebijakan industrinya. Sebagai respons, Vietnam menggelar serangkaian pertemuan dengan pelaku industri lokal guna mendorong substitusi impor komponen teknologi.
Baca Juga: Putaran Baru Negosiasi Perang Dagang AS-China Digelar di London
Meski demikian, pelaku industri mengungkapkan bahwa penggantian komponen tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena keterbatasan teknologi serta kapasitas produksi dalam negeri yang belum memadai.
Amerika Serikat menetapkan batas waktu hingga 8 Juli 2025 bagi Vietnam untuk menyepakati permintaan tersebut. Meski negosiasi terakhir dikabarkan menunjukkan kemajuan, persoalan ketergantungan terhadap teknologi China masih belum terselesaikan.
Selain itu, Washington juga mendesak Hanoi untuk menindak praktik penyalahgunaan label “Made in Vietnam” pada produk asal China guna menghindari pengenaan tarif tambahan.
Baca Juga: Negara Tetangga Macam Vietnam Panen Investasi Asing, Indonesia Jadi Sapi Ompong! Ini Biang Keladinya
Pakar rantai pasok global, Carlo Chiandone, menilai bahwa Vietnam masih tertinggal jauh dari China dalam hal skala dan efisiensi industri. Ia memperingatkan bahwa perubahan drastis bisa mengganggu hubungan ekonomi dan diplomatik Vietnam dengan China, yang selama ini juga merupakan investor utama.
"Vietnam tertinggal sekitar 15–20 tahun dari China dalam membangun rantai pasok yang canggih dan luas, tapi perkembangannya cepat, terutama di sektor-sektor seperti tekstil dan elektronik," ujar Carlo, dikutip Senin (16/6/2025).
(责任编辑:综合)
Tak Bawa Hasil Noken Papua Tengah, MK Beri Teguran Ke KPU
Lili Cuma Dihukum Dapat Potongan Gaji 40 Persen, Eks Pimpinan KPK Ini Ngaku Tak Puas
10 Destinasi Liburan yang Patut Dikunjungi di 2024
Begini Kabar Terbaru dari Harun Masiku
Suhu Panas di Indonesia Diprediksi Hingga Agustus 2024, Ini Penjelasan BMKG
- Gelar Ratas, Jokowi Bahas Persiapan Indonesia Jadi Anggota OECD
- Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis 2025: Inisiatif Sehat Berpedoman pada PIAI
- Sandang Gelar Profesor Tsinghua University China, Wamen Stella Christie Luruskan Makna #KaburAjaDulu
- Turis yang Belajar Muay Thai Bisa Gratis Perpanjang Visa Thailand
- Bareskrim Beberkan Peran 5 Tersangka di Kasus Pemalsuan Email
- Rancangan Program Prioritas Ditjen Diksi PKPLK Diharapkan Diimplementasikan dengan Baik
- Sandang Gelar Profesor Tsinghua University China, Wamen Stella Christie Luruskan Makna #KaburAjaDulu
- Resep Chicken Katsu yang Super Crunchy dan Gurih
-
Eddy Rumpoko Bergeming Tak Terima Suap
Warta Ekonomi, Jakarta - Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengaku tidak tahu menahu soal uang suap yang d ...[详细]
-
Mendikdasmen Apresiasi Seluruh Pihak yang Menjadikan Indonesia Bangsa Berprestasi
Warta Ekonomi, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan ...[详细]
-
Bupati Purbalingga Siap Tampung Novi, Vokalis Sukatani yang Dipecat dari Sekolah
JAKARTA, DISWAY.ID –Pemberhentian Novi Citra Indriyati, guru SDIT Mutiara Hati Banjarnegara, m ...[详细]
-
FOTO: Kala Kakek dan Nenek di China Mencari Cinta di IKEA
Jakarta, CNN Indonesia-- Ratusan lansia China memenuhi kafe yang ada di dalam IKE ...[详细]
-
Aleph Resmi Konsolidasi Pasar Asia Pasifik Lewat Rebranding Strategis
Warta Ekonomi, Jakarta - Aleph, jaringan global ahli digital di sektor media, pembayaran, dan edukas ...[详细]
-
PSU Terhambat Anggaran, Kemendagri Buka Opsi Pembagian Biaya dengan APBN
JAKARTA, DISWAY.ID –Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seju ...[详细]
-
DPR Ungkap Dugaan Potongan Ojol Capai 50%, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan
Warta Ekonomi, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, menyoroti dugaan pemotongan berlebih ...[详细]
-
List Universitas LPDP 2024 di Dalam Negeri untuk S2 dan S3
Jakarta, CNN Indonesia-- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka beasiswa untuk melanjutkan ...[详细]
-
Uang Suap Bupati Batubara Dicicil 3 Kali
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan uang sua ...[详细]
-
Mahfud Tegaskan Satgas BLBI Tak Hanya Panggil Tommy Soeharto
Warta Ekonomi, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Ma ...[详细]
Pemprov DKI Tunggu SK Pembatalan HGB Pulau Reklamasi
Selamat! Mayor Teddy Resmi Naik Pangkat Jadi Letnan Kolonel
- Komisi III DPR Panggil Pimpinan KPK, Jubir Sebut Agus cs Lagi Sibuk
- 2 Resep Pisang Goreng Crispy yang Enak dan Renyah ala Kafe
- Cek Rp 1,8 Juta Dadakan Masuk Rekening! Dana PIP 2025 Termin Pertama Cair
- Kisah Pria Indonesia yang Lolos Jadi Imam Masjid di Arab
- Presiden Tanyakan Soal OTT di Banjarmasin Sama Wartawan
- Turis yang Belajar Muay Thai Bisa Gratis Perpanjang Visa Thailand
- FOTO: Giorgio Armani dan Potongan Jas Tak Biasa di Musim Gugur 2024